Psikososial

Kontribusi Psikososial dalam Penanganan Konflik3 Maret 2005  

Berikut ini pidato ilmiah yang disampaikan Drs. Ichsan Malik, MSi, pada acara Peringatan Pendidikan Psikologi ke-52 hari Kamis (03/03) di Fakultas Psikologi Kampus Depok. Pembicara selain mengajar di Program Pasca Sarjana Fakultas Psikologi, juga pernah menjadi fasilitator selama 3 tahun konflik di Maluku dan fasilitator konflik di Poso.

Kontribusi Psikososial Dalam
Penanganan Konflik

Yang terhormat,
Rektor Universitas Indonesia
Dekan Fakultas Psikologi beserta staf
Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
Para Guru Besar
Para staf pengajar
Para mahasiswa
Serta para hadirin yang saya muliakan.

Assalamualaikum wr.wb
Salam sejahtera untuk kita semua

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan meringankan langkah untuk menghadiri perayaan Dies Natalis Fakultas Psikologi yang ke 52 ini.

Judul pidato ilmiah yang saya bawakan pada kesempatan ini yaitu : Kontribusi Psikososial Dalam Penanganan Konflik. Topik ini pada dasarnya sangat penting untuk dimunculkan dan terus dikembangkan, mengingat relevansinya dengan situasi
Indonesia pada kurun waktu 5 tahun terakhir.
Fakta menunjukkan bahwa sejak awal tahun 1999 (Ichsan Malik. 2003), satu tahun, setelah krisis ekonomi, yang kemudian berlanjut dengan krisis politik yang mengakibatkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru , maka meledaklah konflik sosial atau konflik antar kelompok masyarakat dengan menggunakan identitas agama dan etnis di berbagai propinsi di Indonesia seperti Maluku, Poso, dan Sampit. Yang paling ekstrim konfliknya adalah Propinsi Maluku, dengan korban nyawa ribuan jiwa, 300 ribu orang menjadi pengungsi di negerinya sendiri, masyarakat terbelah menjadi dua berdasarkan identitas agama, kedua kelompok dilanda rasa putus asa , rasa dendam yang masih terus membara, serta ”luka psikologis”yang masih menganga pada sebahagian korban hingga saat ini.

Ketika pada bulan April tahun 2000, saat konflik di Maluku sedang berada pada puncak kekerasannya , saya diundang oleh satu LSM lokal untuk melakukan intervensi agar dapat membuka dialog antara kedua kelompok yang terbelah berdasarkan agama , sehingga dapat menghentikan kekerasan dan pada akhirnya dapat mendorong penyelesaian konflik di Maluku. Pada saat tersebut pegangan teori psikologi sosial yang dapat dijadikan dasar untuk memulai proses dialog, masih belum padu, dan masih terlalu umum saya pahami. Antara lain persoalan stereotip, teori tentang negosiasi, perlunya tujuan yang sama dari kedua belah pihak, dan teori identitas sosial. Akan tetapi justru prinsip prinsip dasar dari intervensi sosial yang lebih mantap saya pahami, seperti prinsip problem solving. Prinsip pemberdayaan ,prinsip pentingnya kedua pihak memiliki kesadaran kritis untuk memahami masalah dan kemudian menyelesaikan masalah, yang lebih tepat guna dan adekwat untuk digunakan dalam penangan konflik..

Dengan berjalannya waktu , barulah dapat saya pahami, bahwa kontribusi psikososial sangatlah signifikan dan cukup memadai, baik untuk menjelaskan dan memahami tentang sumber konflik, maupun untuk membantu proses resolusi konflik,yang penjelasannya akan saya uraikan di bawah ini.

Para Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan ini, pertama-tama saya menjelaskan Perkembangan Teori Psikologi Sosial dalam memahami dan menjelaskan konflik
.
Pada era tahun 1950 – 1960, terutama di Amerika Serikat berkembang berbagai teori tentang sikap prasangka , dan stereotip, yang pada dasarnya sudah mulai menjelaskan tentang sumber terjadinya konflik. Namun perlu di catat bahwa, penjelasan teoritis tersebut, masih melihat konflik pada tingkat individual (Hogg .2003 a) .
Secara ringkas berbagai teori tersebut menjelaskan bahwa dalam interaksi antar individu, ada kecendrungan untuk mengambil jalan pintas dalam mempersepsi seseorang atau kelompok, dengan cara memberikan ”cap” tertentu kepada individu lain berkaitan dengan sifat-sifat yang khas yang seakan-akan menempel pada individu atau kelompok, misalnya orang dengan etnis X adalah kasar, atau orang dengan ciri fisik tertentu adalah licik. Persepsi yang salah ini atau cap yang diberikan sesuai sifat disebut sebagai stereotip.

Prasangka adalah sikap negatif terhadap individu atau kelompok tertentu, semata-mata karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Prasangka muncul karena adanya stereotip, yang memunculkan penilaian yang tidak berdasar dan pengambilan sikap sebelum menilai dengan cermat. Akibatnya terjadi penyimpangan pandangan dari kenyataan sesungguhnya serta terjadi generalisasi. Kecendrungan generalisasi akan akan memberikan dampak negatif jika sasaran prasangka adalah kelompok minoritas, karena akibatnya adalah tindakan diskriminasi.

Pada era tahun 1960 – 1970 pada bidang Psikologi sosial mulai bermunculan teori-teori yang melihat, dan menjelaskan konflik pada tingkat kelompok (Hogg. 2003.b). Yang paling klasik, dan siginifikan pengaruhnya adalah, Realistic Conflict Theory (RCT) dari Muzafer Sherif. Selama puluhan tahun ia melakukan eksperimen tentang proses kerjasama, dan terjadinya konflik antar kelompok, yang solusi untuk menyelesaikan konfliknya adalah menciptakan goal bersama yang menyangkut kepentingan bersama (superordinate goal). RCT menyatakan bahwa dalam hubungan antar dua kelompok selalu terdapat kepentingan yang berbeda , akan terjadi upaya dari satu kelompok meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengorbankan kelompok lainnya. Persaingan terjadi karena ada keterbatasan atau kelangkaan sumberdaya yang diperebutkan oleh kelompok. Kelangkaan tersebut pada sumberdaya alam misalnya minyak, pada kekuasaan politik misalnya Gubernur atau Presiden yang hanya ada satu.

Teori selanjutnya adalah Social Identity Theory/ SIT ( Hogg. 2003. b), dipelopori oleh Henri Tajfel dan John C Turner. Mereka berdua menggariskan bahwa hubungan antar kelompok harus dilihat dari perspektif kelompok dan bukan dari perspektif individu. Setiap individu dalam masyarakat dapat dikelompokkan atau di katagorisasi ke dalam berbagai kelompok, misal jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan etnis. Maka terbentuklah identitas, Identitas individu akan mengental menjadi identitas kelompok, setiap kelompok merasa lebih unggul dibanding kelompok lainnya, maka terjadi kecendrungan in-group dan out-group. Dengan masuknya prasangka dan stereotip , maka in-group akan melihat out-group sebagai lawan. Sehingga pada akhirnya terjadi konflik. Menurut SIT identitas social dapat menimbulkan konflik, maka solusi untuk menyelesaikan konfliknya dengan mencairkan polarisasi antara dua kutub yang berkonflik, melalui cara pembauran kedua kelompok.

Sumbangan selanjutnya dari teori Psikologi social dalam upaya menjelaskan dan memahami sumber konflik terjadi pada tahun 1991, dengan dicetuskannya Social Dominance Theory /SDT oleh Jim Sidanius dan Felicia Pratto(Enoch Markum. 2004).
SDT bertitik tolak dari sejumlah pertanyaan, mengapa dalam kehidupan bermasyarakat suatu kelompok menindas kelompok lainnya ? mengapa satu kelompok bertindaka diskriminatif terhadap kelompok lainnya ? mengapa prasangka masyarakatdan Diskriminasi sulit dihilangkan? Jawabannya semua hal tersebut di atas terjadi disebabkan oleh system masyarakat yang berdasarkan kepada kelompok berbasis hirarki social yang dipertahankan oleh kelompok dominant. Keberadaan kelompok dominant versus kelompok sub ordinasi tampak dalam kehidupan bernegara, politik, kantor, bahkan sekolah. Mereka yang dominan dan hegemonik memiliki semua kemewahan, sedang yang sub ordinan mendapat yang terburuk. Posisi kelompok hegemonik dilestarikan melalui mitos yang dilegitimasikan. Peraturan yang ada selalu menguntungkan kelompok dominan. Hal ini menimbulkan konflik yang biasanya berdarah. Solusi untuk menyelesaikan konflik adalah dengan menghilangkan secara tuntas berbagai pranata sosial yang diskriminatif.Serta penegakkan HAM.

Para hadirin yang saya hormati, pada hakikatnya kontribusi teori Psikologi Sosial tidak terbatas hanya untuk menjelaskan dan memahami konflik, akan tetapi sudah lebih maju satu tingkat yaitu berkontribusi untuk resolusi konflik dan rekonsiliasi, uraiannya dapat dilihat di bawah ini
Pada area resolusi konflik, kontribusi dari para ahli psikologi sosial yang cukup berpengaruh di berikan oleh Morton Deutsch (1973). Deutsch menyatakan bahwa konflik timbul karena pola hubungan saling ketergantungan yang bersifat negatif antara pihak-pihak yang berkonflik. Setiap konflik mempunyai dimensi kooperatif dan kompetitif sekaligus. Konflik dengan kadar kompetisi yang sangat tinggi cenderung akan menjadi destruktif, sementara konflik dalam iklim kooperasi yang tinggi justru akan menjadi konstruktif. Menurut teori ini tujuan utama dari resolusi konflik adalah bagaimana mengubah dinamika konflik dari yang kompetitif menjadi yang lebih kooperatif.
Kontribusi penting lain serta cukup signifikan adalah dari John Burton yang merupakan tokoh terkemuka dari kelompok Human Needs Theory (1990). Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah unsur mutlak dalam pemenuhan kesejahteraan manusia. Konflik dan kekerasan akan muncul apabila satu pihak
Merasa bahwa kelompok lain menghalangi pemenuhan kebutuhannya.
Burton membedakan antara pertikaian (dispute), yang merupakan adanya perebutan material yang masih dapat di negosiasikan. Sedangkan konflik (conflict) adalah suatu kekurangan atau deprivasi dalam kebutuhan dasar manusia yang sudah berada dalam taraf tidak bisa di negosiasikan. Konflik identitas menurut
Burton merupakan kebutuhan yang tidak dapat di negosiasikan karena identitas merupakan hal yang bersifat mendasar. Untuk melakukan resolusi konflik maka yang harus diupayakan pertama kali adalah terciptanya kondisi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk saling memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara konstruktif. Untuk mengurangi timbulnya kekerasan dan konflik terbuka Burton mengusulkan dilakukannya langkah ”provention” yaitu suatu upaya untuk menghilangkan sumber konflik dan secara lebih proaktif mempromosikan lingkungan yang positif untuk memungkinkan masyarakat secara konstruktif memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Kontributor berikutnya dari jajaran ahli Psikologi Sosial adalah Herbert Kelman (1990). Kelman pernah menjadi mediator untuk konflik antara
Israel dan Palestina. Kelman memperkenalkan teknik lokakarya untuk pemecahan masalah dalam penyelesaian konflik. Lokarya mengandalkan kepada proses mediasi non-formal oleh pihak ketiga yang disebut sebagai fasilitator dalam mempertemukan orang-orang yang berpengaruh pada kelompok-kelompok yang berkonflik. Tujuan utama dari lokakarya mencapai kesepahaman timbal balik , mengubah persepsi dan sikap terhadap konflik, serta pada akhirnya mengubah pola hubungan diantara pihak yang berkonflik. Kelman perpendapat bahwa perubahan pola hubungan akan membuka jalan untuk penyelesaian konflik yang lebih konstruktif. Kelman menekankan bahwa yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan kolektif, bukan pemenuhan kebutuhan individu partisipan.

Para hadirin yang berbahagia kini kita sampai pada pertanyaan, bagaimanakah caranya berbagai teori psikologi sosial yang telah diuraikan panjang lebar tersebut di atas dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan konflik sosial yang melibatkan seluruh komunitas dan berdarah seperti di Maluku ?. Perkenankan pada kesempatan ini saya merefleksikan pengalaman saya pribadi selama 3 tahun menjadi fasilitator resolusi konflik Maluku, yang pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari upaya penerapan teori psikologi sosial yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip pendekatan pemecahan masalah yang dikembangkan di jurusan Psikologi Intervensi Sosial.

Setiap upaya Intervensi sosial pada hakikatnya harus di mulai dari VISI, yaitu suatu pandangan kedepan tentang kondisi ideal yang ingin di capai. Visi biasanya berasal dari mimpi tentang suatu kondisi ideal. Mimpi akan menjadi visi apabila sudah muncul komitmen untuk mewujudkan mimpi menjadi realitas. Visi akan berfungsi menjadi petunjuk arah bagi pergerakan langkah intervensi. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah, seorang nelayan akan dituntun oleh bintang ketika ia sedang mencari ikan di laut pada malam hari.
Ketika di undang keMaluku untuk menjadi fasilitator perdamaian pada bulan April tahun 2000. Kedatangan saya bersamaan dengan mngalirnya ribuan laskar Jihad yang berasal dari Pulau Jawa menuju
Ambon. Serta mulai merebaknya isu separatisme di Maluku yang dikaitkan dengan FKKM. Saya berkeliling selama 22 hari di seluruh Maluku, sementara konflik terus bergolak. Berbicara dengan para pendeta, ulama, kelompok muda, pimpinan tradisional ,tokoh politik. Fenomena yang muncul saat itu , yang paling jelas adalah kehancuran dari seluruh peradaban Maluku. Pemerintah DPRD, Polisi, Tentara turut terlibat ke dalam konflik atau paling tidak terkontaminasi, menjadi bagian dari masalah. Korban berjatuhan sedemikian rupa. Maka mimpi yang kemudian muncul pada diri saya adalah bagaimana dalam waktu yang tidak terlalu lama Maluku bisa menjadi Damai, dan perdamaian tersebut di proses oleh mereka-mereka yang menjadi korban, karena merekalah yang paling sengsara diakibatkan oleh konflik . Visi yang muncul dari mimpi tersebut yaitu, bahwa resolusi konflik dapat terjadi secara tuntas serta perdamaian sedikit demi sedikit dapat terwujud di Maluku, apabila para korban atau VICTIMS telah berubah menjadi SURVIVORS. Dengan kata lain korban telah menjadi bagian dari solusi (Part of Solutions).
Langkah berikutnya dalam intervensi adalah membuat Peta untuk untuk dapat menjadi petunjuk jalan. Peta jalan ini dalam bahasa lain disebut juga sebagai Strategi Intervensi (Si Kahn, 1982). Strategi intervensi untuk resolusi konflik Maluku, pada dasarnya dikembangkan dan di modifikasi dari kerangka making peace yang di buat oleh Adam. C. Curle tahun 1971 (John Paul Lederach, 1998, ), jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar di atas menjelaskan bahwa, ada dua syarat utama untuk terwujudnya DAMAI, yaitu pertama, , adanya kesadaran kritis yang tinggi dari seluruh pihak yang berkonflik , kedua, adanya kapasitas/kekuatan yang berimbang dari pihak-pihak yang berkonflik, sehingga tidak terjadi penindasan dari kelompok yang lebih dominant, persyaratan ini sejalan dengan premis yang terdapat dalam Social Dominance Theory. Kedua syarat ini berkembang dalam suatu proses yang bertahap dan bertingkat-tingkat.

Tahap pertama, untuk membangun kesadaran kritis, dan kapasitas pihak yang berkonflik ditujukan dengan sasaran pelaku dan korban langsung, proses dan media yang digunakan adalah media lokakarya kritis yang berupaya untuk membongkar sumber konflik, melakukan identifikasi dari para pelaku yang terlibat, mengukur kapasitas bersama untuk mencari solusi melalui analisis SWOT, serta membuat perencanaan untuk aksi bersama.
Lokarya kritis ini pada hakikatnya substansi dan metodologinya sama dengan teknik lokakarya pemecahan masalah yang dikembangkan oleh Herbert Kelman.

Selanjutnya, tahap kedua, adalah, dengan modalitas kesepakatan minimal yang telah di buat pada saat lokakarya, kedua belah pihak yang berkonflik dan para korban kemudian melakukan konsolidasi di dalam kelompoknya masing-masing, termasuk kepada kelompok yang bukan merupakan pelaku dan korban langsung. Biasanya berupa sosialisasi sumber konflik, serta diskusi peluang dan ancaman yang ada bila akan mengambil keputusan untuk mengambil alternatif lain selain melanjutkan konflik. Proses sosialisasi dilakukan secara bertingkat-tingkat, sehingga akhirnya seluruh pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan informasi, dan mulai terbuka kesadarannya.
Langkah kedua ini jikalau dikaitkan dengan teori dari John Burton, merupakan langkah provention

Pada akhirnya, tahap ketiga, adalah negosiasi atau berunding antara kedua belah pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah, mengambil pilihan yang terbaik untuk pemecahan masalah, serta mengambil keputusan untuk menetapkan langkah-langkah ke depan untuk mencegah agar konflik tidak terulang kembali. Negosiasi mensyaratkan kesadaran kritis dari kedua belah pihak perihal sumber konflik, serta mensyaratkan kapasitas atau kekuatan yang berimbang dari kedua belah pihak yang sedang melakukan perundingan. Negosiasi harus menolak intimidasi, atau represi dari pihak-pihak yang sedang bernegosiasi .

Langkah berikutnya dari proses intervensi adalah mencari ”Bahasa” yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Pada Lokakarya yang kedua dari upaya rekonsiliasi Maluku, yang melibatkan 40 orang korban dan pelaku konflik , pada akhirnya ditemukan bahasa yang sama untuk melakukan rekonsiliasi di Maluku yaitu BAKUBAE. Bakubae artinya adalah rekonsiliasi yang bertumpu kepada korban konflik. Bahasa bakubae ini sangat penting, karena pada lokakarya pertama untuk rekonsiliasi yang melibatkan 12 orang dari kedua belah pihak yang berkonflik. Setelah 20 hari dialog, seluruh partisipan tetap menolak kata damai. Mereka meminta kata damai di hilangkan dari kamus dan saat pertemuan, mereka masih ingin berperang sampai salah satu pihak musnah. Setelah diketemukannya kata Bakubae yang berasal dari anak-anak, yaitu ketika anak di Maluku berkonflik, untuk berdamai mereka saling menempelkan jempol dan berkata Bakubae. Maka proses lokakarya bakubae menjadi lebih lancar dan efektif, karena telah menggunakan bahasa yang sama.

Langkah selanjutnya dari intervensi adalah melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menjamin keajegan dari proses intervensi yang dilakukan , sehingga program dapat terus berkelanjutan. Bakubae berupaya melibatkan seluruh kelompok masyarakat yang menjadi korban maupun kelompok yang terlibat dalam konflik Maluku. Antara lain Pengungsi, pimpinam perang, intelektual, jurnalis, para pimpinan tradisional/Raja, pengacara, LSM, pimpinan agama. Melalui lokakarya, mereka dipersatukan kembali. Setiap kelompok rata-rata melakukan 3 kali lokakarya. Waktu yang diperlukan untuk seluruh proses ini adalah 3 tahun. Indikasi dari terus berkembangnya intervensi, terlihat dari inisiatif dari beberapa kelompok mendirikan lembaga yang independen.
Para pengacara yang tadinya berasal dari pengacara gereja dan pengacara muslim, kemudian mendirikan LBH Bakubae, yang didedikasikan untuk membantu seluruh korban. Para jurnalis yang tadinya terbelah menjadi jurnalis muslim dan jurnalis kristen, dengan inisiatif sendiri mendirikan

Maluku
Media
Center. Para Raja/Latupati sedang terus mempersiapkan diri untuk mendirikan Forum Latupati yang akan berfungsi untuk mencegah konflik di Malukupada masa yang akan datang.
Para aktivis LSM yang terlibat dalam gerakan Bakubae, kemudian mendirikan Pasar Bakubae, yang merupakan media interaksi untuk kedua komunitas yang semula telah terbelah.

Para Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya saya sampai kepada akhir dari pidato ini, yaitu mencoba menarik beberapa kesimpulan, yang mudah-mudahan berguna untuk pengembangan dan penerapan teori Psikologi umumnya , khususnya Psikologi Sosial dalam memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Kontribusi dari psikososial terhadap penanganan konflik cukup bervariasi, dan memberikan sumbangan yang berharga dan signifikan, terutama teori-teori intergroup process, yang memberikan dampak pada terjadinya konflik antar kelompok. Perlu ada upaya yang lebih komprehensif untuk menemukan dan memperkaya teori-teori intergroup process yang khas
Indonesia, atau yang cocok bagi upaya penerapannya di tingkat lokal.. Karena pada masa mendatang konflik kekerasan antar kelompok masih potensial untuk berkembang di
Indonesia.

Upaya Pasca Sarjana Psikologi Universitas Indonesia, untuk mengembangkan Jurusan intervensi sosial, pada dasarnya sangat adekwat dalam menjamin terus berkembangnya penerapan teori-teori Psikologi Sosial untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Serta membuka ruang untuk ditemukannya metodologi yang bersifat praktis dan tepat guna untuk memecahkan masalah masyarakat.

Masih merebaknya berbagai konflik dengan kekerasan pada berbagai wilayah
Indonesia, serta masih terbengkalainya proses pembangunan pasca konflik diberbagai wilayah konflik, haruslah direspon dengan memadai. Mungkin sudah saatnya bagi kita untuk merancang suatu lembaga baru, yang akan berfungsi untuk mendorong proses pembangunan dan perdamaian di
Indonesia.

Berbagai publikasi seputar upaya-upaya penerapan teori-teori psikologi sosial masih sangat terbatas, sementara kemampuan menulispun hampir tidak ada, pada sebahagian besar para penggiat psikologi sosial, oleh karena itu perlu difikirkan langkah-langkah intervensi untuk menutupi kekurangan tersebut.

Ijinkanlah penulis mengakhiri pidato ini , dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh para hadirin yang terhormat. Selamat ulang tahun ke 52 Fakultas Psikologi. Semakin dewasa, semakin banyak berbuat.

Wassalaamualaikum wr wb.

Daftar Pustaka

Burton,J (1990). Conflict: Resolution and Provention . New York St. Martin’s Press.
Enoch Markum (2004) Paper, Konflik Antar kelompok Dalam Perspektif Psikologi,

Jakarta.
Hogg A. M. (2003). Social Psychology, Volume I.
London : Sage Publications Ltd
Hogg A. M. (2003). Social Psychology, Volume IV.
London : Sage Publications Ltd
Ichsan Malik. (2003) BAKUBAE, Gerakan Dari Akar Rumput Untuk Penghentikan
Kekerasan di Maluku, Jakarta 2003, LSPP.
Kelman, H.C. (1990). Interactive problem-solving: a social-psychological approach to
conflict resolution.
Lederach, J.P (1997) Building Peace : Sustainable reconciliation in divided
Societies.Washington DC: Institute of Peace.
Si kahn, (1982).Organizing, A Guide for Grassroots Leaders.McGraw-Hill Book  


  1. Terimakasih atas postingannya…
    karena saya sangat membutuhkan info tentang Psi terapan intervensi sosial..
    lagi niat mau lanjut S2 di jurusan ini…

    Molly

  2. wow, good speech…

  3. psikososial dalam caring apa?




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: